Menu Utama

Login

Ingat saya

Agenda

Last month April 2014 Next month
S M T W T F S
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30

Tamu Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday770
mod_vvisit_counterYesterday2366
mod_vvisit_counterThis week15203
mod_vvisit_counterLast week96873
mod_vvisit_counterThis month168858
mod_vvisit_counterLast month37250
mod_vvisit_counterAll days946805
IP Anda: 54.205.175.144
 , 
Today: Apr 24, 2014

Poling

Sudah layakkah kebersihan dan pertamanan di Kabupaten Bogor
 
Home
Selamat Datang di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor
DKP Bangun Lima Sarana Air Bersih PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Selasa, 13 Desember 2011 09:44

CIGOMBONG-Sarana air bersih sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk penyediaan fasilitas tersebut, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor menggandeng pihak swasta untuk membangun sarana air bersih. Seperti terlihat di Kecamatan Cigombong belum lama ini.

DKP menggandeng PT Tirta Investama yang bekerjasama dengan Yayasan Aspirasi Muslimah Indonesia (Yasmina).Peresmian program pembangunan sarana air bersih itu ditandai dengan penandatanganan prasasti antara Pemkab Bogor yang diwakili Kepala DKP, Rosadi, Direktur Sustainability Development CSR PT Tirta Investama, Sonni Sukada, dan Direktur Yasmina, Iis Istiqamah.

Kepala DKP, Rosadi menegaskan bahwa program CSR bantuan PT Tirta Investama itu dialokasikan untuk membangun sarana air bersih bagi masyarakat di lima titik lokasi pengeboran. Yakni, dua titik di RW 01 Desa Cigombong, satu titik di Desa Srogol dan dua titik lagi masing-masing di RW 01 dan 02 Desa Watesjaya. “Pembangunan sarana air bersih di Cigombong dipusatkan di tiga desa, yakni Cigombong, Srogol dan Watesjaya,” kata Rosadi.

Ia menambahkan, dalam peresmian tersebut terdapat program penyehatan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sarana air bersih. Juga fasilitas MCK bagi siswa SD Kilenjong dan masyarakat RT 16/02, Kampung Kilenjong, Desa Cigombong.

Dari kegiatan penyediaan air bersih ini, sebanyak 1.752 kepala keluarga (KK) atau 7.000 jiwa sudah bisa merasakan fasilitas tersebut. “Dengan tersedianya fasilitas air bersih ini, diharapkan tingkat kesehatan masyarakat makin meningkat,” tambahnya. (administratordkp) sumber radarbogor

Terakhir Diperbaharui pada Selasa, 13 Desember 2011 09:53
 
SELAYANGPANDANG PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Senin, 04 Juli 2011 13:55

Maaf .......

Tulisan Bapak tersebar ke wabsiete mana-mana

Perhatikan tulisannya yach

Terakhir Diperbaharui pada Senin, 04 Juli 2011 14:07
 
DPO Siap Bantu Warga Penuhi Kebutuhan Air Kotor PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Kamis, 06 Januari 2011 16:02

Kabupaten Bogor yang memiliki 40 kecamatan, dan 428 desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4,7 juta jiwa, kebutuhan air bersih bersih setiap harinya sangat tinggi. Sesuai data yang diperoleh pada Bidang Bidang Sanitasi Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) menunjukan, kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Bogor bisa mencapai 420.000 meter kubik per hari, baik dari sungai, mata air maupun sumur bor, atau asumsinya sekitar 100 liter per orang untuk 1 harinya.

Kendati kebutuhan warga terhadap air bersih cukup tinggi, sangat disayangkan kondisi saat ini untuk sumber air baku semakin sulit didapat. Salah satu faktor penyebabnya ialah, banyaknya pengusaha air di Kabupaten Bogor yang mengkomersilkan, serta berkembangnya pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor yang mengakibatkan terjadinya penurunan debit sumber air, serta semakin kurangnya daerah resapan air karena menurunnya kualitas lingkungan di setiap wilayah. Bahkan akibat rendahnya pengunaan akses air bersih sekitar 50 persen, sering kali tingginya penyakit yang disebabkan buruknya konsisi air atau water born disease, seperti diare, penyakit kulit dan filariasis. Selain itu, pelayanan cakupan air bersih di pedesaan juga masih sangat rendah, yakni sekitar 30 persen. Melihat dari bererbagai permasalahan itu, dinas yang dikomandoi Rosadi Saparodin, terus melakukan berbagai upaya untuk menyediakan sarana air bersih dan meningkatkan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih harus bisa mencapai 1 hingga 1,5 persen pertahun atau sebanyak 42.000 hingga 63.000 jiwa pertahun.
Upaya lainnya, yakni menekankan pemanfaatan air bersih hanya untuk kepentingan primer seperti minum, masak, mandi dan mencucui, menggagas program meterisasi untuk pembatasan pemakaian air serta gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Tapi, upaya DKP Kabupaten Bogor belum sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat. Terlebih lagi setelah dibangunnya sarana air bersih di pedesan, karena masih rendahnya rasa kepemilikan serta pengelolaan Badan Pengelola Sarana (BPS) dan pemanfaatan sarana tidak terorganisasi dengan baik. Hal itu diperparah dengan lemahnya kesadaran penggunaan air bersih. Untuk itu, DKP Kabupaten Bogor terus akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan, konstruksi dan pemanfaatan, serta meningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagaan pengelola sarana. Upaya ini juga harus disertai dukungan dari kepala desa melalui Surat Keputusan (SK) maupun Peraturan Desa untuk AD/ART serta monitoring dan pendampingan yang lebih intensif lagi. = Sumber pakuan raya (prolap dkp).

Terakhir Diperbaharui pada Kamis, 29 September 2011 06:13
 
Raperda Pajak Reklame Dipastikan Tertunda PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Rabu, 19 Januari 2011 20:22

CARINGIN-Meski pajak reklame termasuk skala prioritas pemerintah kabupaten (Pemkab) dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) tahun 2011 ini. Namun, pembentukan panitia khusus (Pansus) guna pembahasan raperda tersebut dipastikan bakal tertunda. Karena, pelaksanaannya harus melibatkan unsur pengusaha reklame, dan provaider iklan.Raperda itu merupakan salah satu dari 20 raperda yang diusung oleh Pemkab Bogor. "Jadi, dalam pembahasan raperda pajak reklame banyak yang ikut terlibat, selain instansi pemerintah, pengusaha yang membangun reklame dan provider iklannyapun harus dilibatkan dalam masalah ini," kata Epi Rupala, Kabag Perundang Undangan Kabupaten Bogor.


Menurut Epi, raperda pajak reklame ini untuk penyempurnaan Perda Nomor. 18 tahun 2002, tentang pajak reklame dan Perda Nomor. 6 Tahun 2004, tentang penyelengaraan reklame. Di mana hal itu sudah direncanakan beberapa tahun lalu. Namun baru tahun ini pemerintah memprioritaskan segera disempurnakan, karena tahun sebelumnya banyak Perda yang dibentuk pemerintah. "Raperda pajak reklame ini baru bisa dilaksanakan tahun sekarang. itupun belum dapat dipastikan selesai tahun ini apa tidak, karena pembahasannya harus dengan unsur pengusaha dan provaider agak sulit," ujarnya.

Sesuai dengan tujuan Pemkab yang akan lebih menata dan mengkaji Titik Letak Reklame (TLR) dengan melihat jarak kontruksi hingga penggunaan damija (daerah milik jalan) jangan sampai menyalahi estetika wilayah tidak terkandung di dalam ayat-ayat kedua Perda terdahulu. Sehingga, perlu segera dilakukan penyempurnaan. "Nantinya, ada juga untuk pengaturan titik lokasi, seperti zona khusus, umum dan lainnya lagi," jelasnya.

Kepala Seksi (Kasi) Reklame Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Heri Supriatna mengatakan persiapan dalam penyempurnaan kedua Perda reklame itu telah dilaksanakan, baik dari kajian hingga pembahasan internal, di instansinya. "Makanya, sebelum selesainya penyelarasan raperda tersebut untuk melaksanakan tugasnya masih mengacu pada kedua Perda itu," kilahnya. Selain itu, sambung Heri, pemasangan reklame harus mengutamakan prinsip kepribadian, dan budaya bangsa. Tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan dan kesusilaan. Bangunan reklame harus memenuhi aspek keindahan, keserasian, ketertiban, keselamatan masyarakat serta harus sesuai dengan rencana tata ruang. "Terpenting, bagi setiap penyelenggaraan reklame di daerah dilakukan setelah mendapat izin bupati, melalui Badan Perizinan Terpadu (BPT) sesuai dalam Pasal 20 di dalam Perda Nomor. 6 Tahun 2004," paparnya.

Heri berharap, setelah disempurnakan kedua Perda reklame itu, kedepan pelaksanaannya akan lebih tertata dengan baik dan lebih mengacu kepada etika maupun estetika wilayah Kabupaten Bogor. Sumber: pakuanraya.com/ edit(prolapdkp).

Terakhir Diperbaharui pada Rabu, 19 Januari 2011 20:52
 
Pembangunan TPPAS Nambo Digeber PDF Cetak Surel
Ditulis oleh Administrator   
Rabu, 24 November 2010 16:40

CIBINONG - Pemerintah daerah berburu dengan waktu untuk menyelesaikan pembangunan Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Nabo, di Kecamatan Klapanunggal.
Menurut Bupati RY "Kita menargetkan paling lambat 2012 nanti, TPPAS tersebut sudah bisa beroperasi," , RY menjelaskan untuk mempercepat penyelesaian TPPAS tersebut, pemda dalam tahun anggaran 2010 ini telah mengalokasikan dana untuk pembebasan lahan sepanjang 5 kilo meter yang akan dipakai untuk membangun jalan menuju lokasi. "Panjang jalan seluruhnya mencapai 7,5 kilometer. Tapi, 2,5 kilo meter sudah berupa jalan yang dibangun oleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa.Untuk lebih teknisnya coba tanyakan saja ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Bina Marga dan Pengairan," kata RY.

Menurut RY percepatan penyelesaian pembangunan tempat sampah di wilayah timur Kabupaten Bogor ini diperlukan, lantaran kontrak pemakaian TPA Galuga, di Kecamatan Cibungbulang, pertengahan 2011 nanti berakhir."Jika sampai batas waktu itu, TPPAS Nambo belum rampung, bisa celaka, sampah-sampah buangan warga Kabupaten Bogor yang tiap harinya mencapai ratusan kubik akan dibuang kemana," tanya RY. Lebih lanjut RY menjelaskan pembangunan TPPAS itu tak hanya mengandalkan dana dari APBD Kabupaten Bogor saja, tapi juga ada bantuan dari Pemerintah Provinsi Jabar dan APBN pemerintah pusat."Kalau mengandalkan APBD Kabupaten Bogor saja, saya berani menjamin tak tuntas dalam waktu cepat, karena butuh dana hingga puluhan miliaran rupiah.

Makanya, pemprov dan pusat turut membantu menganggarkan dananya untuk TPPAS Nambo ini," jelasnya. RY mengatakan TPPAS Nambo itu nantinya setelah beroperasi bukan hanya dipakai untuk membuang sampah dari Kabupaten Bogor saja, tapi juga dua daerah lainya, diantaranya Kota Bogor dan Depok. "Dua daerah itu juga, dari kabarnya yang saya terima kesulitan untuk membuang sampahnya. Mereka sama seperti kita (Kabupaten Bogor -red) berharap TPPAS Nambo itu bisa selesai,"katanya.

Lex Laksamana,Sekertaris Daerah Jabar mengungkapkan, keberadaan TPST Nambo bukanlah satu-satunya proyek yang saat ini dibangun pemerintah Jabar. Sebab pembangunan serupa juga, sedang dilaksanakan di wilayah Desa Nagrak Kabupaten Bandung. "Makanya pemerintah Jabar harus bisa berbagi tugas untuk menyelesaikan proyek pembangunan TPST tersebut," terangnya. Terkait masalah lahan Perhutani yang berada dilokasi TPST Nambo, ia menegaskan semuanya sedang ditanggani. "Yang terpenting, pembangunan TPST Nambo segera tuntas dibangun, sehingga bisa dapat dioperasikan secepatnya," tukasnya. Dari lokasi diperoleh kabar, sampai saat ini ternyata belum seluruh warga mau menerima desanya dijadikan tempat sampah. Mereka khawatir akan keberadaan sampah-sampah itu akan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Terakhir Diperbaharui pada Rabu, 24 November 2010 17:15
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 Selanjutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Hak Cipta Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor