Kepala Dinas Ketahanan Pangan mewakili Bupati Bogor menghadiri acara launching kegiatan piloting/rintisan Bantuan Pangan (beras) Terfortifikasi dan Biofortifikasi tahun 2025 oleh Badan Pangan Nasional di Kecamatan Pamijahan. Bantuan diberikan kepada 648 KRS (Keluarga Beresiko Stunting) yang tersebar di 8 desa lokus kegiatan di Kecamatan Pamijahan. Adapun bantuan sebanyak 1.944 paket yang disalurkan dalam tiga tahap.
Pembukaan kegiatan ini dilakukan langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional, H. Arief Prasetyo Adi, yang menekankan pentingnya intervensi dalam upaya menyelesaikan permasa
lahan ketahanan pangan secara tepat. Salah satunya adalah penyaluran bantuan beras terfortifikasi dan biofortifikasi ini, yang merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan dan penanganan kerawanan pangan, khususnya di daerah rentan rawan pangan.
Kerawanan pangan merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor sehingga menjadi salah satu tantangan bagi pengambil kebijakan dalam penanganannya. Dukungan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari level pusat hingga daerah diperlukan untuk mengatasi permasalahan kerawanan pangan. Melalui kegiatan ini, tentunya diharapkan dapat menjadi upaya dalam penanganan permasalahan ketahanan pangan, khususnya dalam mencegah terjadinya kejadian stunting pada Keluarga Resiko Stunting (KRS).
Pembukaan kegiatan ini dilakukan langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional, H. Arief Prasetyo Adi, yang menekankan pentingnya intervensi dalam upaya menyelesaikan permasa
lahan ketahanan pangan secara tepat. Salah satunya adalah penyaluran bantuan beras terfortifikasi dan biofortifikasi ini, yang merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan dan penanganan kerawanan pangan, khususnya di daerah rentan rawan pangan.Kerawanan pangan merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor sehingga menjadi salah satu tantangan bagi pengambil kebijakan dalam penanganannya. Dukungan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari level pusat hingga daerah diperlukan untuk mengatasi permasalahan kerawanan pangan. Melalui kegiatan ini, tentunya diharapkan dapat menjadi upaya dalam penanganan permasalahan ketahanan pangan, khususnya dalam mencegah terjadinya kejadian stunting pada Keluarga Resiko Stunting (KRS).