CIBINONG – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor menerima kunjungan kerja (kunker) dari pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, Senin (12/10/2026). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka peninjauan serta diskusi strategis mengenai perkembangan, tantangan, dan inovasi program ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bogor.
Rombongan DPRD Banten tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, H. Eko Susilo, S.E., M.Si., bersama anggota DPRD Banten, Yudi Budi Wibowo.
Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Dr. Riny Kusumawati, S.P., M.M., yang hadir mewakili Kepala Dinas, didampingi oleh Kepala Bidang Keamanan Pangan beserta jajaran pejabat struktural DKP Kabupaten Bogor.
Dalam pertemuan interaktif yang berlangsung di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai langkah-langkah strategis dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi masyarakat.
Sekretaris DKP Kabupaten Bogor, Dr. Riny Kusumawati, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dari DPRD Provinsi Banten. Pihaknya memaparkan sejumlah program unggulan serta inovasi daerah dalam memperkuat ketahanan pangan dan pengawasan keamanan pangan secara berkelanjutan di Kabupaten Bogor.
"Kunjungan kerja ini menjadi momentum berharga untuk saling berbagi pengalaman (sharing knowledge) dan praktik baik (best practices) antarwilayah. Kami berharap diskusi ini dapat memberikan gambaran serta masukan konstruktif bagi pengembangan program ketahanan pangan, baik di Kabupaten Bogor maupun di Provinsi Banten," ujar Dr. Riny.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, H. Eko Susilo, mengapresiasi kehangatan penyambutan serta keterbukaan DKP Kabupaten Bogor dalam membagikan data dan strategi pengelolaan pangan daerah. Menurutnya, perkembangan serta penanganan ketahanan pangan di Kabupaten Bogor memiliki dinamika yang sangat relevan untuk dipelajari dan diadaptasi.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terjalin sinergi dan kolaborasi yang lebih erat antarwilayah lintas provinsi demi mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan yang mandiri serta berkelanjutan.